Lantik Erissa, UIN Antasari Awali Langkah Menuju BLU

BANJARMASIN – Meski baru berpendapatan sekitar Rp46 miliar, Universitas Islam Negeri Antasari mulai merintis langkah menjadi badan layanan umum (BLU), dengan melantik Erissa Nilasari, M.P. sebagai pejabat perdana Kepala Unit Pengembangan Bisnis.

Pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di Aula Zafry Zamzam Gedung Rektorat Lantai 3, Jumat (17/06/2022), yang dipimpin langsung Rektor Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.

Dalam sambutannya, rektor menjelaskan, bahwa telah dilakukan penelitian bersama tim khusus guna pemetaan jalan menuju status BLU. Sehingga lewat pelantikan ini, rektor mengharapkan peningkatan dalam pendapatan kampus, seperti penyediaan produk-produk unggulan, baik berupa karya para dosen, suvenir khas UIN, maupun pasar swalayan dan penatu di kampus 2 (Banjarbaru).

“Karena kita mau pindah ke kampus 2 tahun ini, saya kira perlu juga dipetakan potensi bisnis yang ada di kampus 2, karena itu masih lahan yang perawan,” sebut rektor.

Apalagi, tambah Prof. Mujiburrahman, kini UIN Antasari memiliki tokoh berpengalaman di bidang BLU, yakni Drs. Rijalul Faqih. M.Si., Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, yang pernah menjadi pejabat di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Menyambut arahan tersebut, Erissa siap menindaklanjutinya.

“InsyaAllah apa tadi yang disampaikan Pak Rektor, kita akan tindak lanjuti dengan memetakan potensi-potensi yang ada di UIN Antasari untuk dikembangkan,” ungkapnya kepada humas usai acara.

Ia pun mengharapkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, agar visi UIN Antasari bisa diwujudkan, menuju Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang “Unggul dan Berakhlak”.

Sebelumnya, alumnus Universitas Lambung Mangkurat ini adalah lektor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengampu mata kuliah Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro, Statistik, dan Matematika Ekonomi.

Seperti diketahui, BLU adalah tingkatan kedua status perguruan tinggi negeri (PTN) yang memiliki kewenangan mengelola penerimaan nonpajak. Sedangkan PTN biasa berstatus satuan kerja kementerian, yang seluruh pendapatannya termasuk SPP mahasiswa harus masuk ke rekening negara sebelum digunakan kembali. Sementara level tertinggi adalah PTN berbadan hukum yang beroperasi mirip BUMN.

(Fur/Ali/Yad).