Tingkatkan Mutu Pendidikan, LPM UIN Antasari Gelar Pendampingan Akreditasi LAMGAMA Bersama Pakar
BANJARMASIN – Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Antasari menyelenggarakan Pendampingan Akreditasi Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan (LAMGAMA), Jumat (2/10/2026).
Bertempat di Aula Zafry Zamzam, lantai 3 gedung rektorat Kampus 1, kegiatan strategis ini menghadirkan narasumber ahli, Prof. Dr. As’aril Muhajir, M.Ag. Dirinya merupakan Guru Besar Bidang Studi Islam di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sekaligus Sekretaris Dewan Eksekutif LAMGAMA.
Ketua LPM Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd. saat memandu acara menyampaikan, bahwa agenda ini sangat krusial bagi prodi-prodi yang berada di bawah naungan LAMGAMA.
“Kita memulai kegiatan hari ini melalui sosialisasi dan nanti siang akan dilanjutkan dengan pendampingan yang lebih intensif bagi rekan-rekan yang akan submit dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. memberikan sambutan yang komprehensif. Memenuhi esensi utama arahannya, Rektor membuka dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Prof. As’aril, yang sebelumnya juga pernah mendampingi UIN Antasari pada 2024.
“Banjarmasin alhamdulillah bisa duluan mengadakan pendampingan ini, setelah launching instrumen LAMGAMA tanggal 19 September kemarin,” sebut Prof. Nida.
Lebih lanjut, Rektor menekankan pentingnya kehadiran LAMGAMA di lingkungan Kementerian Agama dan urgensi merapikan administrasi secara digital.
“Ini untuk akuntabilitas kita, untuk umat, dan juga untuk masyarakat,” jelasnya.
Prof. Nida pun menginstruksikan, agar seluruh pelaksanaan tridarma perguruan tinggi didokumentasikan dengan baik.
“Apa yang kita kerjakan, kita catat, terdokumen dengan rapi. Karena semua bukti fisiknya, barang buktinya pun juga ada, sehingga memudahkan apabila kita dokumenkan,” pesannya dengan tegas.
Rektor juga mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, sehingga persiapan tidak boleh dilakukan dengan santai. Dirinya sangat menekankan asas gotong royong dalam proses akreditasi.
“Beban akreditasi tidak hanya pada Ketua Prodi atau pun Wakil Dekan 1. kita harus kompak bersama. Ini adalah tanggung jawab kolektif institusi, sehingga elemen universitas dan fakultas wajib mendukung semuanya,” ajak Prof. Nida, sambil berharap pendampingan ini membawa pencerahan.
Sementara itu dalam paparan intinya, Prof. As’aril memberikan sosialisasi interaktif terkait regulasi terbaru. Dirinya menyoroti perubahan fundamental terkait akreditasi yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, dan Nomor 10 Tahun 2026.
Prof. As’aril juga mengingatkan, bahwa pengajuan prodi baru ke depannya harus merujuk ketat pada aturan-aturan tersebut, termasuk regulasi Peraturan Mengeri Agama terkait prodi keislaman.
Penyampaian yang lugas, jelas dan interaktif, membuat peserta betah berlama-lama menyimak penyampaian materi yang sangat penting ini, termasuk Rektor yang turut membersamai mendengarkan.
(Reporter/Fotografer: Jamal Ripani, M.Pd.)
