
Sinergi Raker 2026, UIN Antasari dan Bappeda Kalsel Kolaborasi Tuntaskan Masalah Pendidikan dan Putus Sekolah
BANJARBARU – Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terus memperkuat komitmennya untuk berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini terungkap dalam sesi keempat Rapat Kerja Tahun 2026, yang menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Selasa (27/01), di Banjarbaru.
Dalam sesi bertajuk “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan”, Sekretaris Bappeda Farezi Indra Kasogi, M.Kom., yang hadir mewakili Kepala Bappeda, memaparkan tantangan krusial yang dihadapi Banua saat ini. Menurutnya, Kalsel tengah menghadapi bonus demografi, dengan seperempat penduduknya adalah usia sekolah, namun masih terkendala pada akses pendidikan menengah ke atas.
“Pendidikan itu adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas SDM, produktivitas, serta daya saing daerah. Pendidikan harus diposisikan sebagai strategi utama pembangunan daerah,” ujar Farezi di hadapan jajaran pimpinan UIN Antasari.
Ia pun mengungkapkan data, bahwa meskipun partisipasi sekolah dasar (SD-SMP) di Kalsel sudah tinggi, terjadi kesenjangan transisi menuju SMA/SMK. Masalah ini turut berkontribusi pada angka kemiskinan dan pengangguran, dengan lulusan SMA justru menyumbang angka pengangguran yang cukup signifikan, karena kurangnya link and match dengan dunia kerja.
“Tantangan terbesarnya masih pada posisi pendidikan menengah ke atas. Pemerintah Provinsi kini mendorong program Wajib Sekolah 13 Tahun, dan penguatan pendidikan vokasi agar lulusan siap kerja,” tambah Farezi.
Komitmen UIN Antasari: Terjunkan Mahasiswa Mengajar
Menanggapi paparan tersebut, Rektor Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. menegaskan, bahwa kampusnya siap mengambil peran aktif dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Kalsel. UIN Antasari berkomitmen agar tidak ada lagi anak di Kalimantan Selatan yang putus sekolah.
Salah satu langkah konkret yang ditawarkan Rektor adalah pelibatan mahasiswa sebagai sukarelawan atau pengajar bagi anak-anak putus sekolah, termasuk melalui konsep sekolah rakyat atau pendampingan di kantong-kantong kemiskinan.
“Kalau memang ada masyarakat di daerah yang putus sekolah, mahasiswa siap untuk membantu masyarakat. Apakah diperlukan sekolah khusus atau sekolah rakyat, ini tentu peran kita bersama. Kita tidak ingin membiarkan anak-anak tidak sekolah,” tegas Prof. Nida.
Lebih lanjut, Rektor juga menyoroti minimnya fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kalsel. Prof. Nida pun mendorong adanya kolaborasi lebih erat antara UIN Antasari dan Bappeda, untuk memastikan kelompok rentan dan disabilitas mendapatkan hak pendidikan yang setara.
“Mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama Bappeda bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kalsel, semuanya dalam bentuk keadilan,” pungkas Rektor.
Melalui Rapat Kerja ini, UIN Antasari berharap dapat menyelaraskan program strategis universitas dengan rencana pembangunan daerah, sehingga kehadiran perguruan tinggi tidak hanya sebagai menara gading, melainkan memberikan dampak langsung bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia IPM) di Kalsel.
(Fur/Faj)





