
Kopertais Wilayah XI Kalimantan Serahkan Rekomendasi Pendirian Institut Imaduddin Pontianak
BANJARMASIN – Koordinator Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah XI Kalimantan Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., yang juga Rektor UIN Antasari, menerima audiensi sekaligus menyerahkan rekomendasi pendirian Institut Imaduddin Pontianak (IIP).
Penyerahan ini diberikan kepada pengurus Yayasan Wakaf Imaduddin (YWI) Kalimantan Barat di Ruang Tamu Rektor, Lantai 2 Gedung Rektorat Kampus 1, Senin (02/02/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut Dr. H. Waskur, S.Pd., S.H.I., M.M., M.E. (Ketua Umum YWI), didampingi Ahmad Khairul Fajri, S.H., S.Pd., M.H. (Wakil Sekretaris YWI), serta Anggota Kesekretariatan Hambali, S.Hum., M.E. Turut mendampingi Koordinator Kopertais adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Muhdi, M.Ag. beserta jajaran staf Kopertais.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Prof. Nida menyambut baik inisiatif pendirian institut ini. Dirinya menekankan pentingnya memiliki ciri khas atau distingsi program studi, agar dapat bersaing secara sehat dengan perguruan tinggi yang sudah ada.
Rektor juga mengapresiasi survei animo masyarakat yang telah dilakukan oleh pihak yayasan sebagai landasan pendirian kampus.
“Banyak ya animonya? Sudah saya lihat juga surveinya,” ungkap Koordinator Kopertais.

Sementara itu Ketua YWI menjelaskan, pendirian IIP merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang kuat, khususnya di wilayah Sungai Raya Dalam yang merupakan perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Dirinya pun menegaskan komitmen yayasan untuk tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama.
“Pesan pembina kami, Pak Rusman Ali, tolong kita harus istikamah di Kemenag. Jadi, basic kita sudah ada MI, MTs, dan MA, yang semuanya terakreditasi A,” urai Dr. Waskur.

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris YWI memaparkan rencana fakultas yang akan dibuka, yakni Tarbiyah dengan prodi PAI, PIAUD dan PGMI. Kemudian Fakultas Syariah dengan prodi Hukum Tata Negara, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan prodi Ekonomi Syariah (Muamalah).
“Sebelum mengumpulkan aspirasi dari masyarakat sekitar, kami juga bersilaturahmi dengan pemerintah pusat, Direktorat Penguruan Tinggi Keagamaan Islam pastinya, menanyakan terkait izin dan SOP. Arahan dari pusat, memang mengarahkan untuk mendirikan institut,” jelas Fajri.

Pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan surat rekomendasi bernomor B-158/Un.14/VI/HM.01/11/2025, yang menjadi salah satu syarat penting dalam proses alih status dan pendirian perguruan tinggi baru di lingkungan Kemenag. Pihak Kopertais XI berharap IIP dapat segera terwujud dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di Kalimantan Barat.
(Fur/Faj)





