
Uji Langsung Lewat DM Instagram, Panelis Uji Publik KIP RI Puji Kecepatan Respons Admin UIN Antasari Banjarmasin
JAKARTA – Kecepatan dan keramahan layanan informasi digital Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin menuai pujian langsung dari tim panelis, dalam ajang Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, gelaran Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, di Grand Mercure Kemayoran, Kamis (12/11).
Apresiasi tersebut diungkapkan langsung oleh salah satu panelis, Fardila Astari, M.Si., Konsultan Komunikasi sekaligus Dosen di London School of Public Relations Institute of Communication and Business, saat sesi tanggapan dan tanya jawab di Ruang Akuntabel (Lily 1), pada Sesi 4.
Sebelum sesi tanya jawab dimulai, Fardila mengaku sempat melakukan uji petik secara diam-diam dengan menghubungi kanal komunikasi sejumlah badan publik, termasuk mengirim pesan langsung (Direct Message/DM) ke akun Instagram resmi @uinantasaribjm_official, yang ternyata dari 4 peserta yang diuji, hanya admin dari UIN Antasari yang merespons secara langsung dan interaktif tanpa menggunakan mesin/bot.
“Untuk keterbukaan informasi publik itu sebenarnya sederhana, yakni mudah dikontak. Saya sempat mencoba menghubungi beberapa badan publik lewat chatbot maupun DM Instagram, dan saya cukup terkejut, karena DM Instagram UIN Antasari Banjarmasin langsung dijawab oleh adminnya. Saya diberi tahu tautan portal informasi tentang UIN Antasari, bahkan ketika saya bertanya apakah boleh meminta nomor kontak Ibu Rektor, pesan saya tetap dijawab dan diberikan nomor kontak staf bu Rektor. Bagi saya sebagai publik yang membutuhkan informasi, layanan sesederhana langsung dijawab dan direspons cepat seperti itu sudah sangat membantu,” ujar Fardila di hadapan para peserta.

Dirinya pun mendorong agar kebijakan layanan pusat kontak yang responsif tersebut terus dipertahankan oleh pimpinan perguruan tinggi, mengingat kemudahan akses tahap awal sangat krusial bagi masyarakat.
Komitmen Pimpinan dan Pembagian Tugas Admin Muda
Menanggapi apresiasi tersebut serta menjawab pertanyaan panelis lainnya, Rektor Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. tampil lugas memaparkan strategi pengelolaan keterbukaan informasi di kampusnya.
Didampingi langsung di ruang uji oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Dokumentasi dan Administrasi Haitami, S.Sos.I., M.M., Rektor menjelaskan bahwa kecepatan respons merupakan komitmen utama yang selalu ditekankan kepada seluruh jajaran pengelola informasi.
“Sebagai lembaga pendidikan, saya selalu menekankan komitmen kepada jajaran bahwa semakin cepat kita merespons masyarakat, maka semakin baik. Kami telah menetapkan surat keputusan beserta deskripsi tugas yang jelas dan terjadwal bagi para admin, yang digerakkan oleh anak-anak muda yang sigap. Dengan pembagian tugas tersebut, pesan atau permohonan informasi yang masuk setiap hari, baik melalui media sosial maupun WhatsApp, insyaAllah dapat langsung dijawab,” jelas Prof. Nida.

Sebelumnya dalam paparannya yang mengusung tema “Wilayah Bebas dari Korupsi Menjadi Awal Integritas, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Menjadi Tujuan Pengabdian, dan Keterbukaan Informasi Menjadi Bukti Komitmen”, Rektor juga secara terbuka menyampaikan transformasi yang dilakukan UIN Antasari.
Dirinya mengakui bahwa hasil evaluasi E-Monev pada 2023 hingga 2025 yang belum membahagiakan, dijadikan pelecut untuk melakukan pembenahan menyeluruh pada 2026.
“Hasil evaluasi tersebut tidak kami jadikan sekadar catatan, melainkan titik awal perubahan nyata dalam tata kelola keterbukaan informasi di UIN Antasari. Pengelolaan informasi tidak lagi hanya menjadi urusan petugas teknis, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang dikawal langsung oleh pimpinan universitas, didukung alokasi anggaran khusus, bimbingan teknis pembuatan konten media sosial bagi 52 pengelola unit kerja dan organisasi mahasiswa, serta penyusunan Daftar Informasi Publik,” papar Prof. Nida.
Dalam struktur organisasi yang telah diperbarui, Rektor bertindak langsung sebagai Atasan PPID Utama, didampingi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Fatwiah Noor, Lc., M.Pd. sebagai PPID Utama, jajaran pimpinan lainnya sebagai Tim Pertimbangan, empat bidang teknis, hingga PPID Pelaksana di tingkat fakultas dan pascasarjana.

Keamanan Data Pribadi dan Pencegahan Hoaks
Selain menguji keaktifan kanal komunikasi, panelis lainnya turut menggali kedalaman tata kelola informasi di UIN Antasari.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Desiana Samosir, menanyakan strategi kampus dalam memastikan keamanan siber serta pelindungan data pribadi dosen dan mahasiswa, di tengah masifnya penggunaan aplikasi digital kampus, sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Sementara itu, Komisioner KIP RI Rini Purwandari, Ak., S.H., M.M. mendalami strategi pimpinan, agar unit kerja di tingkat paling bawah dapat segera memublikasikan kinerja secara cepat, mutakhir, dan terverifikasi, guna mencegah ruang kosong informasi yang rawan memicu hoaks atau disinformasi.
Menjawab hal tersebut, Rektor menegaskan bahwa UIN Antasari menempatkan pelindungan data pribadi dan keamanan teknologi informasi sebagai prioritas utama, yang berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Keamanan data adalah nomor satu sesuai standar operasional prosedur kami, termasuk penerapan autentikasi dan tanda tangan elektronik pada dokumen resmi seperti surat dinas,” tegasnya. Sedangkan untuk ijazah, bisa juga dicek pada portal resmi pemerintah.

Untuk itu, UIN Antasari telah rutin memberikan edukasi kepada mahasiswa baru agar bijak menjaga data pribadi, dan tidak sembarangan mengunggah dokumen penting, serta menggelar pelatihan keamanan siber secara berkala bekerja sama dengan mitra.
“Apabila muncul isu atau hoaks, kami bergerak cepat menyanggah berbasis data yang terverifikasi dan melakukan audiensi langsung,” tekan Prof. Nida.
Dampak Nyata bagi Birokrasi dan Masyarakat
Untuk memastikan aliran informasi dari unit kerja berjalan cepat dan terintegrasi, UIN Antasari yang kini melayani lebih dari 8.500 mahasiswa di tiga kampus (Banjarmasin dan Banjarbaru), telah mengoptimalkan digitalisasi birokrasi.
UIN Antasari tercatat sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri pertama yang mengimplementasikan aplikasi persuratan nasional SRIKANDI bagi pegawai, serta menghadirkan aplikasi SALAM Antasari untuk layanan administrasi mahasiswa, Aplikasi Deteksi Akhlak dan Bakat (ADAB), hingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilengkapi sarana ramah difabel dan ruang laktasi.
Dari sisi eksternal, perluasan jangkauan informasi melalui situs web, media sosial, serta kolaborasi penyiaran dengan RRI Banjarmasin dan TVRI Kalimantan Selatan, turut mendorong partisipasi publik yang tinggi.
Berdasarkan Survei Zona Integritas Tahun 2026 yang melibatkan 1.968 responden, UIN Antasari berhasil meraih Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan sebesar 3,67, dan Survei Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,72, yang keduanya berpredikat A (Sangat Baik dan Bersih dari Korupsi).
Selain itu, keterbukaan informasi juga berdampak langsung pada masyarakat luas melalui layanan Lembaga Pemeriksa Halal, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah pedalaman/3T, lapas/rutan, dan KKN internasional, hingga penyelenggaraan bursa kerja dan Ekspo Kewirausahaan pada Agustus 2026, yang menyediakan 638 lowongan kerja dari 20 perusahaan mitra serta melibatkan 30 pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah.

Usai merampungkan sesi Uji Publik, Prof. Nida menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pemaparan perdana yang diikutinya bersama tim di hadapan panelis KIP RI. Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan badan publik dari seluruh Indonesia serta jajaran pejabat Kementerian Agama RI.
“Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan presentasi Uji Publik E-Monev dan menjawab pertanyaan para panelis sesuai dengan apa yang telah kami jalankan selama ini,” ungkap Rektor.
Dirinya pun menegaskan, bahwa semua ini adalah wujud komitmen bersama, agar setiap layanan maupun kebutuhan informasi masyarakat dan mahasiswa—mulai dari informasi penerimaan mahasiswa baru hingga layanan akademik dan nonakademik—direspons secepat mungkin.
“Sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal informasi,” pungkas Prof. Nida.
(Fur/Faj)







