
Wakili Rektor se-Kalimantan, Prof. Mujib Sampaikan Kebutuhan Afirmatif di Depan Komisi VIII DPR RI
JAKARTA – Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., menyampaikan sejumlah aspirasi dan tantangan yang dihadapi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kalimantan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, pada Senin (10/11/2025) ini, membahas tata kelola dan isu-isu aktual pendidikan di lingkungan PTKIN.
Prof. Mujib, yang hadir mewakili para rektor PTKIN se-Kalimantan, menyoroti perlunya dukungan afirmatif untuk mengejar ketertinggalan fasilitas dibandingkan dengan kampus-kampus di Pulau Jawa.
“Pertama kami dari Kalimantan bersyukur bahwa dari 4 yang ada, 3 sudah dari UIN, dan tiga-tiganya sudah mencapai akreditasi Unggul. Namun tentu kalau dibanding yang di Jawa, apalagi Yogyakarta, kita masih sangat jauh, sehingga memerlukan banyak dukungan afirmatif kepada kami di Pulau Kalimantan,” harapnya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi VIII.
Rektor menekankan, bahwa seluruh PTKIN di Kalimantan, baik di Samarinda, Palangka Raya, dan Pontianak, memerlukan tambahan fasilitas sarana dan prasarana untuk pengembangan.
Prioritas Sarpras dan Pengembangan Prodi
Secara khusus, Prof. Mujib memaparkan rencana pengembangan Kampus 2 di Banjarbaru yang telah memiliki lahan seluas 72 hektare.
“Baru sebagian kecil yang digunakan. Kami sudah membuat masterplan yang membagi rencana pembangunan menjadi 3 bagian: komersial, akademik, rekreatif. Saya berharap hal ini bisa mendapat dukungan ke depannya,” jelas Rektor.
Dukungan sarpras ini, lanjutnya, juga mendesak, mengingat status UIN Antasari sebagai peraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak akhir 2017.
“Dan menurut Peraturan Menag, seharusnya kami mendapat dukungan anggaran untuk menambah fasilitas, supaya bisa meningkat dari WBK menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tegas Prof. Mujib.
Selain itu, lulusan S-3 Universiteit Utrecht (Belanda) ini juga meminta dukungan DPR RI untuk mempermudah proses pendirian program studi baru yang bersifat umum, seperti Kedokteran dan Sains Teknologi, serta pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi untuk membekali alumni.
“Sisi lain, kami harap, alumni itu tidak menganggur, maka program-program kami di UIN Antasari sangat banyak difokuskan kepada kegiatan pengembangan karier dan kewirausahaan,” kata Rektor.
Usulkan Prodi Kejuruan dan Soroti Beasiswa KIP
Salah satu gagasan menarik yang diangkat adalah kemungkinan PTKIN membuka program studi kejuruan. Ide ini muncul dari diskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengingat latar belakang mahasiswa UIN.
“Jika mahasiswa kami katakanlah banyak dari kelas menengah ke bawah, prodi kejuruan akan sangat membantu mereka mendapat pekerjaan di masa yang akan datang,” papar Prof. Mujib.
Dalam kesempatan tersebut, alumnus Pondok Pesantren Al-Falah ini juga menyampaikan adanya penurunan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar di kampusnya.
“Tahun lalu di UIN Antasari 450 orang, tahun ini tinggal 300 orang. Mudah-mudahan minimal dikembalikan jumlahnya jadi 450 di tahun depan,” harapnya.
Terakhir, Prof. Mujib yang juga Ketua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Wilayah XI Kalimantan, berharap DPR RI bisa mendukung pendirian struktur tersendiri layaknya di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi, agar dapat memberikan pelayanan lebih optimal kepada perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Indonesia.
RDP ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, serta 21 rektor PTKIN dari wilayah luar Pulau Jawa.
(Fur/Ana)



